Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat yang akan dimulai dari tanggal 18 April 2011 mendatang akan diikuti sebanyak 2.442.599 siswa yang berasal dari 25.656 sekolah. Pada pelaksanaan UN tahun ini ada perubahan yang cukup mendasar dengan diakomodasinya nilai rapor dan nilai ujian sekolah siswa. Namun demikian tetap saja tidak mudah bagi siswa untuk lulus UN.
Salah satu masalah yang selalu muncul dalam setiap pelaksanaan UN adalah kredibilitas penyelenggaraan UN. Banyak laporan ketidakjujuran baik yang dilakukan oleh siswa maupun oleh pihak sekolah. Sebagai akibatnya, pihak perguruan tinggi negeri (PTN) tidak mau menggunakan hasil UN dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Sungguh sangat disayangkan penyelenggaraan UN yang memakan biaya sangat banyak (yang menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, Mansyur Ramli, menelan biaya 355 miliar rupiah untuk tingkat SMP dan SMA sederajat) tidak dihargai sama sekali dalam proses penerimaan mahasiswa baru di PTN. Padahal andai saja pelaksanaan UN berlangsung jujur, maka pihak PTN niscaya akan menggunakannya sebagai setidaknya salah satu komponen dalam penerimaan mahasiswa baru.
Perang Melawan Kecurangan UN
Pemerintah sangat sadar bahwa ada banyak kecurangan dan ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN. Sebagai buktinya adalah pemerintah membuat lima paket soal dalam pelaksanaan UN tahun 2011 ini. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh siswa maupun dari pihak sekolah dalam pelaksanaan UN dapat dikurangi bahkan kalau mungkin dihilangkan sama sekali. Menarik untuk ditunggu apakah upaya tersebut akan berhasil.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohommad Nuh titik rawan kebocoran soal ada di percetakan, oleh karenanya perhatian khusus diberikan agar tidak terjadi kebocoran soal di titik ini. Namun demikian, titik kebocoran lain yang tidak kalah berbahayanya juga harus diantisipasi dan diberi perhatian khusus. Titik tersebut berada di sekolah dan di ruang ujian (nasional).
Dua orang pengawas di ruang ujian (nasional) bertanggung jawab penuh dalam menunaikan tugasnya untuk memastikan tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan UN. Jangan sampai mereka diintimidasi dalam menjalankan tugasnya atau diajak berkompromi oleh sekolah penyelenggara agar mengendorkan pengawasan dengan alasan apapun.
Mengapa Berbuat Curang pada Pelaksanaan UN?
Pada pelaksanaan ujian-ujian yang biasa diadakan di sekolah seperti ulangan harian, ulangan blok dan ulangan semester upaya kecurangan hanya dilakukan oleh siswa. Ini yang membedakannya dengan UN. Pada pelaksanaan UN tidak hanya siswa yang mencoba berbuat curang, tapi juga pihak sekolah. Pasalnya adalah hasil UN bukan hanya menentukan nasib siswa tetapi juga menentukan nasib sekolah (guru dan kepala sekolah). Sekolah khawatir apabila siswanya banyak yang tidak lulus akan mengakibatkan tidak ada lagi orang yang mau bersekolah di sekolah tersebut.
Kecurangan yang didalangi pihak sekolah adalah sebuah kejahatan dalam dunia pendidikan. Mereka sedang mengajarkan nilai-nilai ketidakjujuran yang sedikit banyak akan mewarnai mental peserta didik. Dikhawatirkan perbuatan curang tersebut dianggap biasa oleh siswa dan terbawa hingga mereka dewasa.
Meskipun guru yang menjadi aktor kecurangan UN berdalih semua itu mereka lakukan demi menolong siswa agar lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, tetap saja perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Dan, apabila mereka bersikeras untuk tetap melakukan perbuatan curang tersebut, maka sungguh tidak layak guru yang menjadi aktor kecurangan tersebut disebut sebagai seorang pendidik.
Pelaksanaan UN Refleksi Pendidikan
Orang tua dan sekolah sama-sama bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Jangan sampai orang tua hanya menyerahkan dan memasrahkan pendidikan anak mereka kepada pihak sekolah. Jadi berhasilnya proses pendidikan sangat tergantung kepada kerja sama yang baik antara orang tua dan sekolah.
Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap anak atau siswa salah satunya bertujuan membentuk karakter atau akhlak yang mulia. Salah satu nilai atau karakter yang diharapkan dimiliki oleh siswa adalah sifat jujur.
Pelaksanaan UN dapat kita jadikan sebagai barometer apakah proses pendidikan baik di rumah maupun di sekolah telah berhasil. Apakah nilai-nilai kejujuran sudah menjadi bagian dari hidup anak atau siswa?
Memprihatinkan, itulah fakta yang bisa dilihat dari pelaksanaan UN. Berbuat curang demi lulus UN sudah menjadi hal yang umum dan dianggap biasa-biasa saja. Namun, kesalahan tidak semata-mata kita tujukan kepada siswa saja. Pemerintah sedikit banyak juga memiliki andil dalam menciptakan generasi curang ini. Pasalnya, pemerintah memaksakan kehendaknya dengan menjadikan hasil UN sebagai penentu nasib siswa. Faktor ini sedikit banyak membuat siswa dan sekolah berbuat curang.
Kampanye Kejujuran
Pemerintah harus memutar arah kebijakan dunia pendidikan. Kebijakan yang menomorsatukan kemampuan kognitif dan menomorduakan sisi afektif harus diakhiri. Sekarang saatnya untuk lebih memfokuskan pada pembentukan sifat jujur yang merupakan salah satu akhlak mulia.
Sifat jujur bisa dimulai dari ruang ujian. Ciptakan rasa malu berbuat curang yang telah lama hilang. Sehingga meskipun ujian atau ulangan dilaksanakan tanpa ada yang mengawasinya, siswa tetap fokus dan tidak terpengaruh untuk berbuat curang.
UN tahun 2011 yang sudah diprogramkan pemerintah untuk dilaksanakan sebaiknya kita jadikan momentum dalam menanamkan nilai jujur. Siswa sebaiknya lebih takut kehilangan sifat jujur daripada ketakutan akan gagal dalam UN. Pasalnya, gagal UN bukan berarti kiamat, masih terbentang seribu jalan menuju pintu kesuksesan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan menolong hamba-Nya yang jujur.
Setuju! buat apa gembar gembor pendidikan karakter, kalo penyelenggaranya tidak jujur??
ijin saya adop