Berharap pada Mendiknas Baru

Pada tanggal 21 Oktober 2009 mendatang rencananya presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2. Karena tugas dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh kabinet mendatang sangat berat mereka diharapkan langsung bekerja segera setelah dilantik.

Masyarakat sangat berharap kabinet mendatang diisi oleh orang-orang yang tepat dan mau bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Namun demikian, melihat realitas yang ada maka harapan tersebut nampaknya hanya akan tetap menjadi harapan.

Pasalnya, presiden RI yang di dalam sistem ketatanegaraan kita memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantu-pembantunya di kabinet kelihatannya sedikit ‘dipaksa dan terpaksa’ untuk memilih nama-nama yang disodorkan oleh partai-partai pendukung koalisi.

Walaupun dibungkus dengan pelaksanaan fit and proper test bagi para calon menteri, tapi tetap saja hal tersebut tidak menambah kualitas personil pengisi kabinet mendatang. Sekali lagi ini diakibatkan presiden telah didikte oleh partai-partai pendukung koalisi. Lebih parah lagi apabila partai-partai tersebut menyodorkan nama-nama calon menteri yang tidak cocok untuk mengisi formasi di kabinet. Misalnya saja memaksakan nama ketua umumnya untuk mengisi salah satu formasi menteri.

Meskipun keadaan dan kenyataannya menunjukkan bahwa kabinet lebih banyak akan diisi oleh orang-orang yang hanya mewakili kepentingan parpol pendukung koalisi, tetapi rakyat masih tetap berharap mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.

Mendiknas baru, harapan baru

Dunia pendidikan Indonesia juga menantikan nahkoda baru yang bakal memimpin departemen pendidikan nasional (Depdiknas) lima tahun ke depan dengan harapan mampu bersaing untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan dari negara-negara maju lainnya.

Khusus untuk posisi mendiknas diharapkan presiden SBY benar-benar memilih orang yang cocok dan mampu untuk menangani masalah pendidikan. Pasalnya, posisi mendiknas sangat vital dan menentukan maju mundurnya bangsa ini. Salah dalam memilih pembantu pada posisi ini akan mengakibatkan bangsa Indonesia akan semakin ketinggalan dengan bangsa lainnya.

Ada banyak pekerjaan rumah (PR) mendiknas KIB jilid 2. Diantaranya adalah rendahnya mutu pendidikan nasional, masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak layak, menurunnya moral generasi muda dan sejuta permasalahan pendidikan lainnya.

Salah satu masalah penting yang harus dievaluasi oleh mendiknas baru adalah ujian nasional (UN). Tidak sedikit tokoh pendidikan yang menentang kebijakan pelaksanaan UN yang jauh melenceng dari tujuan sebenarnya.

UN dikatakan telah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pernyataan tersebut boleh dikatakan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Apabila yang menjadi indikator adalah nilai rata-rata mata pelajaran yang di-UN-kan, maka memang benar telah terjadi peningkatan.

Namun demikian, ada hal yang dilupakan atau terlupakan yaitu proses dalam memperoleh nilai-nilai tersebut. Sudah tidak terhitung lagi pengungkapan beragam kecurangan selama pelaksanaan UN di media massa baik cetak maupun elektronik.

Guru dan tokoh pendidik sendiri pun mengakui bahwa memang benar telah terjadi kecurangan. Fakta ini pun bukanlah kasus pada sekolah atau daerah tertentu saja, melainkan sudah menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh sekolah dan di seluruh wilayah Indonesia.

Merupakan PR mendiknas baru untuk menyusun rencana kerja meningkatkan mutu pendidikan nasional tanpa ada dampak negatif. Karena UN, yang diimpikan mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional, telah gagal dalam membentuk karakter dan moral generasi muda.

Mendiknas baru diharapkan mengembalikan UN bukan sebagai (salah satu) penentu kelulusan siswa, tetapi hanya sebagai salah satu komponen yang dapat digunakan pemerintah untuk memetakan mutu pendidikan. Sudah terbukti bahwa kebijakan nilai UN sebagai syarat penentu kelulusan hanya akan membuat siswa, guru dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menghalalkan segala cara asal lulus dengan nilai bagus atau setidaknya mencapai nilai minimal yang disyaratkan untuk lulus. Sedangkan sisi peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan dari pelaksanaan UN tidak terjadi.

Mendiknas baru harus melihat dengan jernih dan merenungkan kembali apakah benar telah terjadi peningkatan mutu pendidikan. Memang benar sekarang banyak sekolah yang siswanya lulus 100 persen. Adalah fakta juga sekarang banyak siswa yang mendapat nilai tinggi untuk mata pelajaran yang dulu dianggap sebagai mata pelajaran sulit.

Bukanlah hal aneh sekarang kita mendengar dan membaca di media cetak bahwa banyak siswa kita mendapatkan nilai sembilan bahkan sepuluh untuk mata pelajaran yang dulu dianggap sulit tersebut. Seandainya hal tersebut dicapai dengan cara yang wajar dan jujur, maka tentu merupakan hal yang membahagiakan dan membanggakan. Tetapi faktanya berbicara lain. Siswa yang mendapatkan nilai tinggi tersebut sering dan banyak yang tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Ketika diuji pada tingkat pendidikan berikutnya mereka gagal membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan nilai 9 bahkan nilai 10 yang ada di ijazah mereka. Ini hanya sedikit bukti kecurangan itu ada.

Tidak semua program mendiknas terdahulu buruk dan perlu direvisi. Ada banyak program yang perlu dilanjutkan. Antara lain program peningkatan fisik bangunan atau gedung sekolah. Rasanya aneh setelah 64 tahun merdeka masih ada bangunan sekolah yang tidak layak dipakai untuk belajar para siswa.

Yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan dana perbaikan atau pembangunan gedung sekolah tersebut. Jangan sampai dana besar yang direncanakan untuk peningkatan fisik bangunan sekolah tidak mencapai sasaran dan harapan yang diinginkan.

Mendiknas baru juga dihadapkan pada permasalahan mengenai guru dan dosen sebagai motor utama penggerak sektor pendidikan. Masalah mutu pendidik dan kesejahteraan adalah dua hal yang paling menonjol.

Sebagian guru dan dosen sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional serta mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji. Mendiknas baru harus tetap memperhatikan bahkan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.

Tenaga pendidik harus sejahtera. Ketika mereka sudah sejahtera baru kita dapat mengharapkan guru dan dosen bekeja secara profesional, karena sulit mengharapkan tenaga pendidik bekerja secara profesional ketika mereka tidak atau belum sejahtera secara finansial.

Hal ini bukanlah berarti bahwa sosok guru dan dosen telah berubah menjadi pribadi yang materialistis, melainkan secara realistis sebagai profesi mereka layak diberi penghargaan yang sesuai dengan jerih payah dan profesionalisme mereka.

Mendiknas baru juga harus merancang rencana yang lebih baik lagi dalam peningkatan profesionalisme guru dan dosen. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan mutu guru dan dosen agar semakin diperhatikan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pemetaan guru dan dosen yang perlu diberi diklat juga harus terus diperbaiki. Pasalnya, banyak kasus hanya segelintir tenaga pendidik yang mengikuti diklat, sedangkan tenaga pendidik lainnya jarang bahkan ada yang tidak pernah mengikuti diklat sama sekali. Ini tentu saja sebuah ironi.

Dengan adanya ketentuan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan sebesar minimal sebesar 20 persen dari APBN/APBD, maka mendiknas dan pengelolaan bidang pendidikan tentunya akan menjadi incaran banyak orang termasuk dari parpol. Oleh karena itu, presiden SBY seharusnya menunjuk mendiknas yang terlepas dan tidak ada sangkut pautnya dengan parpol tertentu. Agar tidak terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengganggu upaya peningkatan mutu pendidikan. Semoga SBY memilih orang yang tepat dan cocok mengisi pos mendiknas. Dan, sosok mendiknas baru tersebut kita harapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.