Perhatikan Ekonomi Rakyat

Adakah pemilu presiden (pilpres) yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 yang akan datang masih memiliki makna bagi (mayoritas) rakyat Indonesia ataukah hanya berarti bagi segelintir elite yang (semakin) haus akan kekuasaan?

Pemilu legislatif (pileg) sudah diselenggarakan. Terlepas dari berbagai kekurangan dan/atau (kecurangan?) yang (mungkin) terjadi ada satu hal yang pasti yakni telah diserahkannya kedaulatan rakyat kepada para wakil rakyat baik yang duduk di DPRD, DPR serta di DPD.

Seperti dapat dibaca di berbagai media cetak maupun disaksikan di layar kaca para wakil rakyat benar-benar ‘memanfaatkan’ mandat yang telah diberikan rakyat. Mereka ke sana ke mari mencari teman koalisi yang menurut mereka dilakukan demi dan atas nama rakyat.

Para politisi kita mungkin tidak tahu, lupa atau pura-pura lupa bahwa rakyat semakin cerdas. Rakyat tahu dengan pasti semua manuver yang mereka lakukan hanyalah demi kepentingan pribadi atau kelompok. Raykat ada di daftar terakhir.

Rakyat pun sadar sesadar-sadarnya bahwa sesaat setelah mereka sudah selesai menunaikan ‘tugas suci’ dalam pileg yang lalu, yaitu mencontreng caleg atau parpol, saat itu pulalah mereka telah kehilangan kedaulatannya.

Oleh karena itu janganlah merasa terlalu heran apabila angka golput melonjak sangat drastis. Rakyat mempunyai cara sendiri dalam mengungkapkan protes mereka. Tidak ikut serta dalam pemilu adalah salah satu bentuk protes tersebut.

Politisi harus dapat memetik hikmah dan pelajaran dari tingginya angka golput. Jangan lagi berjanji ini dan itu tetapi melupakannya ketika berkuasa.

****

Rakyat kembali tersentak ketika para capres dan cawapres (kembali) menyebut dan mengatasnamakan nama mereka. Kali ini yang ingin ditonjolkan para elite adalah bagaimana memajukan ekonomi rakyat.

Istilah perekonomian rakyat menjadi sangat populer di mana-mana. Semua capres dan cawapres sama-sama mengatakan akan menjalankan ekonomi kerakyatan ketika berkuasa nantinya.

Boediono, Cawapres SBY sang incumbent, yang dituduh oleh para pesaingnya sebagai pengusung ekonomi neoliberal, tidak mau kehilangan simpati rakyat, langsung menolak dikatakan sebagai agen atau tokoh penganut ekonomi neoliberal.

Jika benar ketiga pasang capres dan cawapres tersebut benar-benar mengusung ekonomi kerakyatan maka alangkah berbahagianya rakyat. Siapapun yang terpilih nantinya rakyat akan sejahtera.

Namun rakyat tahu pasti bahwa kesejahteraan untuk semua rakyat hanyalah wacana bahkan bisa dikatakan mimpi di siang bolong. Pengalaman telah membuat rakyat menjadi pintar dan menyadari bahwa yang menjadi sejahtera itu hanyalah segelintir rakyat. Sedangkan sebagian besar rakyat tetaplah hidup di bawah garis kemiskinan.

Bahkan kemiskinan rakyat pun sekarang dijadikan komoditas ekonomi. Di televisi swasta ada banyak acara reality show yang menjual kemiskinan rakyat antara lain adalah acara ‘Seandainya Aku Menjadi’, ‘Minta Tolong’, ‘Tukar Nasib’, ‘Bedah Rumah’ dan lain sebagainya.

Acara-acara yang mengeksploitasi kemiskinan tersebut mencerminkan masih ada bahkan masih banyaknya rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sayangnya adalah sebuah kenyataan bahwa masih tingginya angka kemiskinan tersebut hanya ‘dijual’ demi kepentingan sekelompok orang yang mengatasnamakan demi kesetiakawanan sosial.

Padahal semua dilakukan demi uang. Sudah menjadi pengetahuan umum acara televisi kiblatnya adalah pemasukan iklan. Dampak sosial dan psikologisnya tidak pernah menjadi perhatian sama sekali.

****

Bagaimanakah ekonomi rakyat sekarang dan apakah pasangan capres dan cawapres yang nantinya dipilih dan dipercaya mayoritas rakyat Indonesia akan dapat meningkatan perekonomian nasional?

Pemerintahan dan rezim boleh berganti tetapi ekonomi rakyat yang sekarang dikenal dengan nama UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tetaplah dianaktirikan dan dinomorduakan.

Sebagai salah satu contoh adalah UMKM tidak jarang sangat sulit (dipersulit?) untuk mendapatkan kredit dalam mengembangkan usahanya. Di lain sisi pengusaha besar dengan sangat mudahnya mendapatkan kredit ‘jumbo’.

Kredit macet dari pengusaha-pengusaha besar (baca: yang pinjamannya sangat banyak) tersebutlah yang mengakibatkan bangsa Indonesia masuk ke jurang krisis ekonomi. Sedangkan UMKM adalah sektor yang relatif kuat akan goncangan.

Apakah presiden terpilih nantinya akan memprioritaskan UMKM? Mungkin kita harus bersiap untuk kecewa. Nyaris tidak mungkin bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk benar-benar fokus pada UMKM dan perekonomian rakyat.

Semua capres dan cawapres yang ingin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tentunya butuh modal dan dana besar (logistik). Pada saat dan kondisi seperti ini pemilik modal besar memainkan peran mereka. Nanti, ketika capres dan cawapres pilihan mereka terpilih tentu ada kebijakan yang ‘memihak’ kepada pemilik modal tersebut. Inilah realistas politik kita.

Rakyat janganlah senang secara berlebihan dengan janji-janji pasangan capres dan cawapres yang akan memperhatikan wong cilik dan UMKM. Rakyat harus sadar bahwa ekonomi rakyat hanyalah prioritas utama selama masa kampanye. Sedangkan nanti ketika presiden dan wakil presiden terpilih berkuasa, yang utama tetaplah ekonomi pemodal besar.

Harapan rakyat tentunya perekonomian rakyat janganlah diabaikan. Diharapkan ada kesimbangan antara ekonomi pasar bebas dan ekonomi rakyat.

Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR adalah representasi rakyat. Sudah sewajarnya mereka memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satunya adalah dengan cara memperhatikan ekonomi rakyat kecil. Tolong jangan kecewakan rakyat lagi.

******