BUKU PELAJARAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Sudah sering kita mendengar ungkapan bahwa buku adalah jendela dunia. Melalui buku kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi dan hiburan. Kita bahkan dapat mengenal tempat-tempat indah di dunia tanpa beranjak sedikitkan dari tempat kita. Betapa bermanfaatnya buku dalam kehidupan kita. Oleh karenanya buku merupakan komponen wajib yang harus ada di lembaga pendidikan formal dan non-formal. Namun pada kenyataannya ketersediaan buku di sekolah masih sangat minim. Memang hampir setiap sekolah sudah mempunyai perpustakaan. Tetapi koleksi buku yang ada masih sangat terbatas baik dalam kuantitas maupun tema. Belum lagi ditambah tata ruang dan tata letak perpustakaan yang kurang baik yang mengakibatkan semakin berkurangnya minat siswa untuk datang ke perpustakaan dan apalagi untuk membaca. Sungguh hal yang patut kita sayangkan.
Buku pelajaran merupakan jenis buku yang seharusnya disediakan dan menjadi prioritas di perpustakaan sekolah karena sifatnya yang langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Namun karena keterbatasan dana, maka jumlah buku pelajaran yang dapat disediakan di perpustakaan sekolah jumlah dan jenisnya sedikit sekali. Dulu pemerintah pernah membagikan buku paket ke sekolah-sekolah dengan anggaran yang cukup besar, tetapi sayangnya setidaknya sampai saat ini pemerintah tidak lagi membagikan buku paket yang sebenarnya sangat membantu baik bagi siswa maupun bagi guru.
Karena tidak adanya lagi buku paket dari pemerintah, maka agar proses belajar dan mengajar (PBM) tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar siswa diharapkan untuk dapat memiliki buku pelajaran masing-masing. Teorinya siswa tidak harus membeli buku pelajaran yang baru. Ia dapat meminjam buku yang pernah digunakan oleh kakak kelas atau keluarganya. Tapi pada kenyataannya siswa harus membeli buku pelajaran yang baru. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Ini diakibatkan buku yang digunakan oleh guru mata pelajaran pada tahun ini berbeda penerbitnya dengan tahun lalu sehingga buku pelajaran yang terdahulu tidak dapat digunakan. Tidak diketahui dengan jelas alasan guru mengganti buku paketnya dengan yang baru apakah karena alasan pergantian kurikulum ataukah hanya karena alasan bisnis semata.
Melihat kenyataan di atas timbul pertanyaan apakah buku pelajaran itu seperti surat kabar atau majalah yang bila ada edisi baru menjadi kuno dan isinya tidak layak baca dan tidak layak pakai lagi. Tentunya tidak demikian. Buku dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan surat kabar dan majalah. Sebuah buku pelajaran idealnya dapat digunakan dalam beberapa tahun, katakanlah selama lima tahun. Apalagi untuk mata pelajaran eksak atau ilmu pasti seperti matematika, kimia dan fisika tentunya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang signifikan. Ada pengecualian memang untuk materi ilmu sosial yang lebih dinamis. Tapi guru tidak harus mengganti buku untuk mengakomodasi perubahan tersebut cukup dengan memberitahukan siswa tentang hal-hal yang baru saja tanpa menyuruh siswa membeli buku yang baru. Seandainya kurikulumnya berubahpun guru masih dapat menggunakan buku terdahulu dengan mengadakan modifikasi yang dituntut dalam kurikulum tersebut. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi guru untuk berganti buku setiap tahun.
Serbuan para penerbit buku pelajaran yang langsung mendatangi ke sekolah merupakan dilema tersendiri bagi guru. Dengan iming-iming rabat yang besar banyak guru yang tergoda untuk setengah mewajibkan siswa membeli buku pelajaran (buku paket) yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Transaksi bisnis ini merupakan win-win solution bagi guru dan penerbit tetapi tidak untuk siswa dan orang tua siswa. Harga buku paket yang ditawarkan boleh dikatakan mahal untuk ukuran masyarakat kita yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Hitung saja berapa mata pelajaran yang ada di sekolah lalu kalikan dengan harga sebuah buku yang berkisar antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 35.000,-. Apabila orang tua mempunyai anak lebih dari satu orang maka pengeluarannya pun akan berlipat ganda. Padahal ini baru biaya untuk buku paket belum untuk biaya dan pungutan yang lainnya.
Serbuan penerbit tidak sampai di situ. Ada berbagai macam trik yang digunakan penerbit agar buku mereka laris manis. Penerbit tidak segan-segan untuk menawarkan paket liburan gratis kepada guru asalkan pihak sekolah mau membeli semua buku yang ditawarkan oleh penerbit. Kata populernya adalah adanya monopoli penerbit di sekolah tersebut. Monopoli ini terkadang ditentang oleh sebagian guru yang menganggap buku dari penerbit lain jauh lebih bagus kualitasnya. Tapi demi tujuan studi banding keluhan ini terkadang tidak dihiraukan.
Melihat banyaknya keluhan dari orang tua dan masyarakat pada umumnya, maka pemerintah secara resmi melarang guru menjual buku kepada siswanya. Tapi seperti peraturan lainnya selalu ada celah bagi sekolah dan penerbit untuk tetap bernegoisasi, antara lain lewat koperasi sekolah.
Sebenarnya ada secercah harapan untuk mendapatkan buku paket dengan harga yang murah dengan keluarnya Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 yang berisi kebijakan pemerintah untuk membeli hak cipta buku pelajaran. Kebijakan pemerintah kali ini patut kita acungi jempol karena berpihak kepada rakyat kecil.
Oleh karena itu kita semua harus mengawal dengan ketat agar niat yang baik ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Proses pemilihan judul buku harus bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Untuk prosedurnya pemerintah nantinya berencana menjual buku-buku tersebut dengan biaya murah. Sekolah hanya perlu mengakses melalui website Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) dengan biaya sekitar Rp.4.000,- per judul. Harga ini dapat ditekan karena rantai distribusinya dipangkas.
Selain usaha pemerintah yang membeli hak cipta buku pelajaran dan mempersilakan siswa untuk mengaksesnya secara bebas dan memperbanyaknya dengan ketentuan buku-buku yang diambil dari website itu nantinya bisa diperbanyak sesuai kebutuhan setiap sekolah. Dengan catatan, hasil perbanyakan harus sesuai dengan aslinya. Termasuk sampul dan ukurannya. (Media Indonesia, 06 April 2008), juga layak untuk dipikirkan untuk memuat iklan di buku pelajaran. Bila ini dilakukan besar kemungkinan harga buku akan murah bahkan kalau perlu gratis.
Karena ini buku pelajaran untuk siswa dan bukan koran atau majalah, maka perlu dipertimbangkan dengan seksama dan hati-hati iklan apa yang boleh dimuat. Menurut hemat penulis ada beberapa jenis iklan yang ‘haram’ untuk dimuat di buku pelajaran. Antara lain iklan politik, misalnya iklan calon gubernur atau bupati/walikota. Sekolah harus bebas dari urusan partai politik yang merupakan wilayah low politics. Berikutnya adalah iklan rokok, minuman keras, dan yang berbau porno. Siswa tidak semestinya dikotori dengan iklan-iklan tersebut yang lebih banyak dampak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.
Bahasa iklan yang digunakan di buku paket juga harus dikontrol. Tidak boleh ada yang menyesatkan dan memberi informasi yang salah. Iklan harus rasional dan tidak boleh ada unsur penipuan di dalamnya. Dengan adanya rambu-rambu itu maka diharapkan iklan yang ada di buku pelajaran tidak memberikan dampak yang negatif kepada siswa.
Ternyata bila kita lebih peduli dan jeli harga buku paket atau buku pelajaran untuk siswa bisa ditekan bahkan bisa digratiskan. Oleh karenanya dana yang selama ini habis hanya untuk pengadaan buku paket dapat kita gunakan untuk keperluan lain yang tak kalah pentingnya antara lain perbaikan ruang kelas, peningkatan mutu guru dan keperluan pengembangan kemampuan siswa lainnya baik yang bersifat intra kurikuler atau ekstra kurikuler.