Reformasi Pendidikan

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2010 akan tetap berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan. Pernyataan mendiknas ini merespon desakan dari berbagai pihak yang menginginkan UN 2010 dibatalkan atau ditiadakan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak mengabulkan kasasi UN dari pemerintah. Mendiknas bersikeras tetap melaksanakan UN 2010 dengan dalih bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Permendiknas No.75 tahun 2009 serta anggarannya pun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lagi pula, lanjut Mendiknas, tidak ada pernyataan yang secara jelas melarang diselenggarakannya UN dalam keputusan MA tersebut. Dan, bila pun ada masih ada satu lagi usaha hokum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu peninjauan kembali (PK).

Sekolah Diminta Tetap Siapkan Murid untuk Hadapi Unas 2010

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan unas (ujian nasional) memunculkan pertanyaan apakah unas tahun depan (2010) tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, sebaiknya sekolah tetap menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi Unas 2010.

UJIAN NASIONAL: Kasasi Ditolak, Pemerintah Akan Mengajukan PK

Jakarta, Kompas – Menyusul keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Ujian Nasional yang diajukan oleh pemerintah, pemerintah akan kembali melakukan upaya hukum yang terakhir, yakni pengajuan peninjauan kembali atau PK atas perkara UN.

Sekolah Sukses dan Mutu Pendidikan

Program sertifikasi guru, perubahan dan penyempurnaan  kurikulum, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) adalah sebagian diantara usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

UMR Plus untuk Guru Honorer

Jakarta, Kompas 24 Nopember 2009 – Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang upah yang wajar untuk guru honorer, wiyata bakti, dan guru tidak tetap guna menjamin kesejahteraan mereka. Upah tersebut harus lebih besar dari upah minimum regional untuk buruh.